Hukum Waris di dalam Islam

April 8, 2010

HUKUM WARIS ISLAM SERTA PERDATA BARAT MENGENAI PEMBAGIAN HUTANG

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam. Tentunya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara ketiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan tersebut.

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nissa (Q.S.IV).

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Dalam mewaris hutang-hutang, hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan perdata barat dalam (KUHPerdata) pun juga mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu melalui makalah ini penulis akan membahas mengenai “Perbandingan ketentuan mengenai mewaris hutang menurut hukum kewarisan Islam dan menurut hukum kewarisan perdata barat.”

  1. B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, yakni:

1. Bagaimana hukum Islam dan hukum perdata barat mengatur perihal kewarisan pada umumnya?

2. Bagaimanakah perbandingan ketentuan mengenai pewaris hutang menurut hukum kewarisan Islam dan hukum perdata barat?

3. Apakah sama pembagian waris menurut hukum perdata barat dengan hukum islam?

4. Hukum apa sajakah yang mengatur tentang ketentuan positif yang mengatur   tentang kewarisan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum perdata barat mengatur tentang pembagian waris dan juga untuk mengetahui sejauh mana pembagian waris menurut hukum itu sendiri. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

  1. Hukum Islam dan hukum perdata barat yang mengatur perihal tentang kewarisan tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan.
  2. Perbandingan ketentuan mengenai pewaris hutang menurut hukum kewarisan Islam dan hukum perdata barat tentang harta peninggalan.
  3. Pembagian waris menurut hukum perdata barat dengan hukum islam tentang harta peninggalan.
  4. Hukum yang mengatur tentang ketentuan positif kewarisan tentang harta peninggalan.
  1. D. KEGUNAAN PENELITIAN
  2. Kepentingan Ilmiah

Di harapkan dari penelitian atau studi ini dapat memperkaya kajian tentang ilmu waris menurut hukum Islam pada khususnya dan kajian ilmu waris menurut hukum perdata barat pada umumnya.

  1. Kepentingan terapan

Di harapkan dapat dijadikan sebagai metode atau cara atau bahan rujukan oleh para ahli waris dalam masalah pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh si mayit dan juga semoga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para ulama yang mengatur tentang pembagian harta warisan dan juga semoga lebih dikembangkan lagi tentang ilmu kewarisan agar tidak ada konflik setelah di tinggalkan oleh si mayit di keluarga yang ditinggalkan.

  1. E. METODE PENELITIAN

Dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif ini, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru, dan lebih “trendy”, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. A. LANDASAN TEORI

Pada landasan teori berikut ini dikemukakan teori tentang hukum kewarisan di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata barat.

  1. A. Dalam Hukum Islam

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Dalam buku II, bab I, pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara’id, jamak dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.

B. Dalam Hukum Perdata Barat

Pengertian Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dasar Hukum menurut Perdata barat tertuang dalam Buku II KUHPerdata Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerdata.

  1. B. Penelitian sebelumnya

Apabila seseorang mati meninggalkan hutang maka wajib untuk pewaris, calon waris,  apalah istilahnya bisa istri atau anaknya, untuk menggantikan hutang tersebut. Tetapi kalau dia tidak bisa membayar penuh sesuai surat perjanjian maka dapatlah dibuat surat perjanjian baru yang isinya disetujui kedua belah pihak.

Saya asumsikan yang meninggal beragama Islam yang tunduk terhadap hukum Islam. Dalam konsep kewarisan Islam, pelunasan utang dari orang yang meninggal (pewaris) merupakan hal paling pertama dan utama yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Pelunasan utang tersebut dilakukan menggunakan harta (harta dalam hal ini merupakan aktiva) dari pewaris. Apabila harta pewaris mencukupi untuk pelunasan utang tersebut dan masih terdapat sisa harta, maka harta tersebut yang akan dibagikan sebagai warisan. Apabila harta pewaris tidak mencukupi pelunasan utang tersebut dan pewaris memiliki dua atau lebih kreditor, maka pelunasan utang akan dilakukan secara proporsional pada tiap-tiap kreditor. Dalam hal ini, ahli waris tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk melunasi utang dari pewaris apabila harta warisan lebih kecil dari pasiva (utang). Akan tetapi, secara moral dan kepatutan, sudah seharusnya si ahli waris melunasi utang-utang pewaris apalagi kalau ternyata pewaris adalah orang tua dari para ahli waris.

Asumsi yang kedua, di pewaris bukan beragama Islam, maka akan digunakan hukum perdata barat. Dalam konsep hukum perdata barat, yang termasuk harta pewaris adalah segala aktiva dan pasiva, artinya harta tidak hanya berupa kekayaan seperti rumah, mobil, tabungan dan lainnya, tetapi juga termasuk utang. Berdasarkan konsep waris perdata barat terhadap harta warisan, ahli waris memiliki tiga sikap. Pertama, ia menerima harta warisan tersebut yang berarti dia menerima segala aktiva dan pasiva dari si pewaris. Dalam kasus di atas si ahli waris diwajibkan untuk menanggung utang pewaris. Kedua, ahli waris dapat menerima harta tersebut sebagian. Sebagian disini tidak berarti ia bisa memilih harta yang diterima, tetapi sebagian disini berarti ia bertindak menerima harta tersebut untuk menjadi kurator dari harta tersebut. Ketiga, ahli waris menolak harta warisan, yang berarti si ahli waris menolak seluruh aktiva maupun pasiva. Kalau dihubungakan dengan kasus, berarti si ahli waris tidak diwajibkan secara hukum untuk membayar utang ahli waris.

Asumsi yang ketiga, ketentuan hukum waris menggunakan hukum adat. Penyelesaian yang ketiga ini cukup rumit. Kita harus tahu terlebih dahulu asal dari si pewaris untuk mengetahui sistem kekerabatannya, apakah patrilineal ataukah matrilineal atau malah bilateral.

BAB III

PAPARAN DATA

A. HASIL PENELITIAN

  1. 1. Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.

  1. 2. Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Perdata Barat

Menurut hukum kewarisan Islam dan hukum waris adat, apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris.

Mr.Ter Haar mengatakan bahwa hanya harta peninggalan yang tinggal tak terbagi-bagilah yang harus dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris. Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaedah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwaris. Sebaliknya KUHPerdata memandang selaku hakekat, bahwa yang diwarisi oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerdata bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

BAB IV

ANALISA DATA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas orang yang membicarakan masalah harta warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Dalam buku II, bab I, pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara’id, jamak dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.

1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam Menurut Prof.Dr.Amir Syarifudin, ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah :

a) Asas Ijbari (memaksa=compulsory) Peralihan harta peninggalan berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan pada kehendak masing-masing pihak.

b) Asas Bilateral Bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. c) Asas Individual Pemilikan harta peninggalan yang diberikan dapat dimiliki secara individu.

d) Asas Keadilan Berimbang Harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan keajiban yang harus ditunaikannya.

e) Asas Kematian Peralihan harta seorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

2. Faktor-Faktor Lahirnya Hukum Kewarisan Islam Menurut Prof.Dr.Tahir Azhari, SH, faktor-faktor yang melahirkan hak kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

a) Faktor seiman

b) Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris

c) Adanya hubungan semenda / perkawinan

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a) Al-Qur’an Beberapa ayat AL-Qur’an yang langsung mengatur pembagian harta warisan adalah sebagai berikut :

– O.S.IV:7. Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris.
–  Q.S.IV:11. Mengatur perolehan anak, ibu dan bapak.

– Q.S.IV:12. Mengatur perolehan duda, janda, saudara-saudara dalam hal kalaalah.
– Q.S.IV:33. Mengatur mengenai mawali seorang yang dapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, aqrabunnya dan tolam seperjanjiannya.

– Q.S.IV:176. Menerangkan arti kalaalah.

b) Sunnah Rasul, yakni hadits Jaabir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abu Bakar, Ali bin Thalib, Saad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, dan lain-lain.

c) Ijtihad, misalnya mengenai bagian ibu apabila hanya mewaris dengan bapak dan suami atau isteri.

Menurut hasil penelitian bahwa Pengertian Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan perkataan lain yaitu mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dasar Hukum Buku II KUHPerdata Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerdata.

Menurut hasil penelitian bahwa, Prinsip Umum dalam Kewarisan adalah :

a. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta tertentu.

b.Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan beralih demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata, menimbulkan hak menuntut.

c.Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdata).

d.Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi begitu saja.

e.Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig).

Menurut hasil penelitian yang di tinjau dari hukum kewarisan Islam bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Begitu pula seperti yang telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya yakni bahwa dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan. Dikuatkan pula oleh QS.II:233, bahwa tidak berarti ibu atau ayah karena anaknya, demikian pula ahli waris karena pewarisannya. Dengan demikian maka prosedur pembayaran hutang pewaris yang melampaui jumlah harta peninggalan ialah menurut pengurangan yang seimbang.

Contoh kasus:

Pewaris X mempunyai hutang kepada A sebesar Rp.50.000,- ; kepada B sebesar  .30.000,- dan C sebesar Rp.20.000,-. Jumlah harta peningalan pewaris sebesar 200.000. Ongkos-ongkos selama sakit dan ongkos kematian sebesar Rp. 160.000,-. Berdasar rumus di atas maka penyelesaian hutang-hutang tersebut diatur sebagai berikut:

A = 50.000 / 100.000 x (200.000-160.000) = Rp. 20.000,-

B = 30.000 / 100.000 x (200.000-160.000) = Rp. 12.000,-

C = 20.000 / 100.000 x (200.000-160.000) = Rp. 8.000,-

Menurut hasil penelitian yang ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum waris adat bahwa, pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris. Mr.Ter Haar mengatakan bahwa hanya harta peninggalan yang tinggal tak terbagi-bagilah yang harus dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris. Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaedah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwarisi. Sebaliknya KUHPerdata memandang selaku hakekat, bahwa yang diwarisi oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerdata bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Berdasasrkan KUHPerdata mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni:

1. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerdata, termasuk seluruh hutang si pewaris.

2. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.

3. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Oleh karena pemilihan satu dari tiga sikap tersebut di atas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris, maka oleh KUHPerdata kepada mereka secara tegas diberi kesempatan untuk berpikir dahulu sebelum memilih salah satu sikap itu. Hak-hak berpikir ini diatur dalam pasal 1023 sampai pasal 1029 KUHPerdata. Akibat dari penerimaan warisan secara penuh atau tanpa syarat (point 1) adalah bahwa harta warisan dan harta kekayaan pribadi dari ahli waris dicampur menjadi satu, berari bahwa semua hutang-hutang pewaris diambil alih oleh ahli waris, dan ia tidak dapat menolak warisan itu .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, kewarisan merupakan suatu kewajiban yang tidak digantungkan pada kehendak masing-masing pihak. Sedangkan dalam hukum perdata barat, jika terbuka suatu warisan, ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau menerima dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

2. Dalam hukum Islam yang diwariskan kepada ahli waris itu adalah barang-barang peninggalan si pewaris dalam keadaan bersih, jadi setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang si pewaris. Seperti apa yang telah diuraikan bahwa pembayaan hutang itu tidak boleh mendatangkan kesempitan pada ahli waris tersebut, dengan demikian tanggung jawab para ahli waris menurut hukum Islam adalah terbatas sebanyak harta peninggalan yang ia dapatkan. Sedangkan dalam KUHPerdata tanggung jawab para ahli waris tersebut, apakah ia menerima atau menolak warisan itu.

3. Dalam hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan – kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi hutang si pewaris. Sedangkan menurut KUHPerdata harta kekayaan pribadi dapat dipakai untuk mencukupi pelunasan hutang – hutang si pewaris bila ia menerima warisan itu secara penuh atau tanpa syarat.

B. Saran

Menggantungkan kehendak untuk pewaris seperti yang dianut oleh sistem kewarisan perdata barat dirasakan tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang ada karena terdapat kemungkinan bahwa ahli waris menolak warisan. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan seperti halnya yang terjadi pada kasus Soeharto dimana salah satu ahli warisnya yakni Hutomo Mandala Putra menolak menjadi ahli waris. Dari kasus tersebut banyak pihak yang memperkirakan bahwa itu merupakan trik Hutomo Mandala Putra untuk mengindari penyelidikan hukum atas harta yang bersangkutan terkait kasus korupsi yang melilitnya. Maka diperlukan hukum kewarisan nasional yang didalamnya tersirat kaedah hukum kewarisan Islam yang mengatur bahwa ahli waris wajib mewaris termasuk mewaris hutang pewaris tetapi terbatas atas harta warisan yang diperoleh ahli waris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

–          Soelistijono SH. CN, Yati dan Neng Djubaedah SH. MH. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

–          Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

–          Ali, Mohammad Daud, H. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

–          Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

–          Zushaniaty I, Mei, “kedudukan wasiat dan hutang si mati ditinjau dari sudut hukum kewarisan islam dan kitab undang-undang hukum perdata.” Skripsi Sarjana Universitas Inonesia, Jakarta, 1986.

–          Disusun oleh Tim Redaksi Fokusmedia. Peraturan Perundang-Undangan: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam.. Cet.II. Bandung: Fokusmedia, 2007.

–          R.Subekti dan R.Tjitro sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet.VIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Sistem Politik Islam

April 8, 2010

FILSAFAT HUKUM ISLAM
PENDAHULUAN
Berhubung kita membicarakan filsafat Hukum Islam, dan para Orientalis menuduhnya sebagai idealisme, maka kita mesti mempelajari filsafat dalam kaitannya dengan hukum di samping meneliti apa yang dimaksud dengan idealism itu. Sebuah devinisi tentang istilah filsafat adalah tidak mungkin. Kata philosophy (filsafat) berasal dari kata-gabungan Yunani philosophia yang berarti cinta atau pencari kebijaksanaan (philen=cinta, dan shopia=kebijaksanaan). Jadi, philosophia adalah suatu usaha untuk menemukan, melalui refleksi sistematik hakekat utama dari segala sesuatu.
Walaupun pada dasarnya sebagai deskripsi rasional tentang sesuatu, filsafat disebut ilmu dari ilmu, kritik, dan sistematisasi atau oranisasi semua pengetahuan, yang ditarik dari ilmu empiric, penalaran rasional dan pengalaman umum. Dua cabang utama filsafat adalah: pertama metafisika, kedua epistemology atau teori pengetahuan – studi tentang sumber, sifat dan batas-batasan pengetahuan.
PEMBAHASAN
A. Metafisika
Kata metaphisics, dalam bahasa Yunani biasa berarti yang datang sesudah fisik. Meta adalah kata Yunani untuk mewujudkan sesudah Filsafat, dalam pengertian yang lebih luas adalah pencarian pengetahuan akan sesuatu dan sebab-sebabnya, dan metafisika merupakan bagian pengetahuan atau studi yang membahas realitas tertinggi.
Bisa disebutkan disini bahwa menurut materialism, yang ada hanyalah benda-benda yang benar-benar ada yang memenuhi ruang. Sedangkan idealisme mengajarkan bahwa hanyalah benda-benda spiritual saja yang benar-benar riil dan benda-benda lain harus dijelaskan sebagai ide-ide. Jadi, kata ide pertama kali dipergunakan dalam filsafat untuk menunjukkan arti ide-ide ala Plato-yakni univeralia-universalia atau bentuk-bentuk yang tak terserap indera yang benar-benar harus dipahami oleh akal dilawankan dengan benda-benda particular yang tidak sempurna yang disajikan kepada indera.
Idealisme dijelaskan sebagai seuatu system di mana obyek persepsi eksternal dinyatakan ada, baik dalam dirinya sendiri maupun sebagai ide-ide yang dipahami. Idealisme subyektif adalah pendapat yang menyatakan bahwa obyek persepsi eksternal ada, baik dalam dirinya sendiri maupun sebagaimana kita ketahui, dalam ide-ide yang dipahami oleh akal. Idealisme Kritis atau Idealisme Idealisme Transenden, pendapat Kant – bahwa dirinya ia terdiri, sebagaimana kita ketahui, tetapi tidak harus di dalam dirinya sendiri, atas ide-ide semacam itu. Idealisme Obyektif, pendapat Schelling – yang mengatakan bahwa persepsi eksternal, sebagaimana kita ketahui, terdiri atas ide-ide semacam itu identik dengan ide-ide semacam ini. Idealisme Absolut, pendapat Hagel – bahwa ia terdiri tidak saja, sebagaimana yang kita ketahui, tetapi di dalam dirinya, atas ide-ide, bukan ide-ide kita, tetapi ide-ide universal.
Idealisme sebenarnya berasal dari kata “idea” yang menurut Plato adalah bentuk dari kelas benda apapun yang ada secara eksternal, yang di mana benda-benda individual adalah salinan yang tidak sempurna, dan dari mana benda-benda individual ini mengambil eksistensi. Gambaran Plato tentang alam bahwa bagian yang riil dan permanen itu adalah dunia ide-ide atau bentuk-bentuk, sedangkan dunia pengalaman keseharian adalah rangkaian peristiwa illutif dan tidak kekal yang terjadi dalam dunia fisik, alam yang tampak, daripada realitas.
Dalam analisa Aristoteles, seseorang harus mengakui dua unsur dalam setiap kejadian alami yang mungkin. Unsur pertama, harus ada sesuatu yang sama, tetapi bisa mengalami variasi. Kedua adalah elemen yang terjadi (sebagai) sumber perubahan-perubahan kualitas. Setiap objek bisa dipahami hanya dalam kaitan materi dan bentuknya, dan proses di mana ia berkembang, berubah atau bergerak, yaitu menggantikan satu bentuk dengan bentuk lain. Benda selalu dalam keadaan tertentu dan berada dalam proses pencapaian keadaan lain tertentu. Jadi, bentuk, aspek yang berubah dan aspek permanen dari setiap benda, selalu hadir dan selalu merupakan dasar untuk menjelaskan apa yang terjadi.
Di samping Plato yang dipandu oleh perubahan di dalam dunia ini memahami dunia sebagai sesuatu yang tidak riil, Aristoteles dengan bantuan sebuah analisa membuktikan bahwa dunia ini harus permanen dan riil, proses perubahan merupakan gerak menghadapi tujuan akan kesempurnaannya. Aristoteles memasukkan dalam teorinya konsep teologi yang bersahajan – dan berpendapat bahwa semua obyek pengalaman kita terdiri atas materi yang dibentuk bergerak atau berubah menurut suatu pola yang selalu bertujuan. Dorongan-dorongan atau perubahan-perubahan ini terjadi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, misalnya: biji-eks selalu tumbuh menjadi pohon-pohon eks, tidak pernah menjadi sesuatu yang lain. Setiap benda dalam sejarah alamimya nampak harus berusaha mewujudkan atau memperoleh suatu bentuk tertentu yang sesuai dengan dirinya dan semua aksinya diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Setiap benda, kata Aristoteles, bisa dipahami dalam kaitannya dengan bentuk dan materinya, dan proses di mana ia berkembang. Karena itu, realitas sebuah benda terdiri atas bentuk dan materinya, bukannya bentuk seperti yang diajarkan Plato. Ide-ide Platonis, menurut Aristoteles, sebenarnya adalah angka-angka (sekumpulan unit).
Sebagai lawan dari teori ini adalah teori Aristoteles yang menyatakan bahwa realitas terdiri atas bukan ide-ide atau bentuk-bentuk transendental, tetapi fenomena individual dan bisa dilihat, dengan aplikasi intelek manusia kepadanya. ”Bentuk-bentuk” di sini menurut Plato adalah entitas-entitas eternal dan tidak berubah yang ”tertangkap” bukan dalam persepsi tetapi dalam dan di balik dunia yang terindra. Bentuk-bentuk ini adalah nonfisik, nontemporal tetapi amat riil. Menurutnya, bentuk-bentuk tidak bisa diketahui dalam persepsi-indera, tetapi dalam pemikiran dan pada kenyataannya bentuk-bentuk merupakan obyek-obyek pemikiran.
Plato telah berusaha menempatkan realitas ke dalam suatu dunia bentuk-bentuk yang immateri dan telah berhasil menghubungkan nilai-nilai dengan dunia persepsi indera. Ia cenderung menyamakan bentuk-bentuk dengan realitas; Aristoteles menolak bahwa bentuk adalah sama dengan realitas. Plato dan Aristoteles mewakili dua sikap yang berbeda dalam menghadapi dunia. Menurut Plato, dunia ini adalah dunia perubahan dan tidak riil. Sebaliknya, Aristoteles mengajarkan dunia sebagai sesuatu yang riil, dan perubahan hanyalah merupakan suatu pergantian dari bentuk-bentuk di mana materi menerima proses perkembangan. Plato nampaknya adalah seorang idealis, sedangkan Aristoteles seorang praktis. Bagi Aristoteles, biologi merupakan ilmu utama, dan memang ilmu model, di mana ia bertumpu untuk menolak idealisme Plato.

B. Epistemologi atau Teori Pengetahuan
Apakah yang bisa diketahui secara pasti oleh manusia selalu merupakan pertanyaan, karena segala sesuatu yang kita klaim diketahui dalam tingkat tertentu terbuka bagi keraguan. Karena alasan ini, para filsuf telah berusaha mengembangkan suatu teori pengetahuan yang menerangkan umber, dasar dan kepastian pengetahuan kita. Banyak filsuf – kaum rasionalis – telah mencoba menemukan suatu landasan yang pasti dan sempurna bagi pengetahuan kita dalam kaitan prosedur-prosedur tertentu penalaran manusia. Mereka mencari pengetahuan dalam pengertian yang mungkin paling kuat – yakni, informasi yang sekali-kali tidak bisa salah. Selalu saja kaum rasionalis menemukan bahwa pengetahuan semacam itu tidak bisa ditemukan dalam pengalaman indera, tetapi hanya dalam bidang mental tertentu.
Descartes (1596-1650) berasumsi bahwa setiap orang akrab dengan fenomena yang diterima oleh inderanya. Seseorang mungkin melihat sesuatu dalam suatu jarak yang jauh menunjukkan yang sebaliknya jika dilihat dari dekat, atau melihat benda-benda yang nampak berbeda jika benda-benda itu di air, daripada jika benda-benda itu diluat air. Jadi, menurut Descartes pengetahuan inderawi adalah palsu.
Kaum Shopis abad kelima SM amat meragukan kemungkinan menemukan apapun yang (dianggap) benar. Mereka mengembangkan pandangan bahwa pengetahuan dalam pengertian yang paling ketat adalah tidak bisa diraih, maka itu manusia tidak boleh bosan mencari apa yang tidak pernah mereka temukan. Sehingga ia sendiri harus mengukur materi menurut sifat dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, karena hanya manusia yang merupakan ukuran bagi segala sesuatu.
Socrates yakin bahwa seseorang bisa beraksi hanya berdasarkan kebenaran. Dalam berbagai dialog, Plato, dalam penyajiannya tentang Socrates, berusaha untuk membangun suatu teori pengetahuan – apakah pengetahuan itu berguna, sebagaimana kita bisa meraihnya dan mengapa pengetahuan itu benar.
Singkatnya pandangan Plato ialah bahwa pengetahuan tercapai karena pemahaman, atas aspek-aspek dunia yang tidak pernah berubah. Ia percaya bahwa dunia berisi unsur-unsur pokok semacam itu, yang ia sebut ”ide-ide” atau ”bentuk-bentuk”. Cara untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan benar menurutnya adalah percaya kepada informasi indera, kemudian menguji dunia intelek hanya melalui bantuan kekuatan penalaran seseorang.
Di lain sisi, Descartes melanjutkan pengujiannya tentang sumber pengetahuan tertentu yang tidak mungkin diragukan lagi, pasti. Akhirnya ia menemukannya dalam kepastian eksistensinya sendiri – informasi satu-satunya yang ia temukan sebagai kebenaran adalah ”aku ada”. Ia berkeyakinan, dengan menyelidiki kebenaran itu (aku berfikir maka aku ada), ia bisa menemukan aturan atau kriteria tentang seluruh kebenaran. Menurutnya, apa yang difahami secara jelas dan nyata adalah benar.
Teori-teori pengetahuan seperti yang dikembangkan oleh Plato dan Descartes disebut ”rasionalistik”, karena mereka menekankan bahwa dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu dari rasio semata kita bisa menemukan pengetahuan dalam pengertian yang paling kuat, yang bagaimanapun juga tidak mungkin salah. Biasanya teori-teori rasionalistik semacam itu selalu mempertahankan bahwa kita tidak bisa menemukan pengetahuan yang benar-benar pasti di dalam pengalaman, tetapi harus mencarinya didalam dunia akal. Plato dan Descartes sama-sama mengklaim bahwa pengetahuan yang benar jelas-jelas di dalam diri kita dalam bentuk ide-ide, lahir dari benar dan salah yang terdapat di dalam pikiran kita yang tidak kita peroleh, tetapi hal itu dilahirkan bersama kita. Lebih jauh kaum rasionalis mempertahankan bahwa apa yang kita tahu sebagai kepastian melalui berbagai prosedur rasionalistik adalah dunia riil. Dunia yang tidak bisa diketahui secara pasti secara umum harus dianggap sebagai dunia ilusi, tidak riil atau tidak penting.
Semua yang ditawarkan oleh para filsuf adalah ini hanyalah fantasi pribadi mereka saja, tidak nyata. Hume (1711-1776) dan banyak filsuf empiris, telah menolak klaim kaum rasionalis tentang kepastian sempurna dan mulai dengan pengalaman indera sebagai sumber dan landasan ilmu pengetahuan yang riil. Dalam Essau Concerning Human Understanding, John Locke (1632-1704) mencoba menulis sebuah penjelasan tentang pengetahuan dalam kaitannya dengan pengalaman. Ia mempertahankan bahwa sumber pengetahuan datang melalui indera dan akal, tidak berisi ide-ide lahir apapun tentang benar dan salah sebagaimana diklaim oleh Descartes. Hume, di satu pihak, benar-benar mengandalkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan menghapus akal sama sekali.
Kant (1724-1804) dalam Critique of Pure Reason, berusaha memasukkan rasionalisme-idealistik, yang diwarnai oleh suatu kepercayaan akan keunggulan pemikiran atas pengalaman, dengan sensualisme-empirik atau anggapan yang mempertahankan seluruh pengetahuan manusia di atas persepsi indera. Kant mengambil posisi bahwa indera merupakan satu-satunya sumber pengetahuan kita tentang benda-benda dalam dunia empirik. Akan tetapi dia memandang pengalaman indera sebagaimana yang dikondisikan oleh hukum pikiran manusia, yang menurut pendapatnya, berisi bentuk-bentuk kognisi atau pemahaman tertentu yang karenanya kecepatan kesan-kesan indera manusia diserap, dikoordinasikan dan diintegrasikan. Dalam karyanya tersebut ia tepatnya bukan sebuah kritik, tetapi analisa kritis atas akal untuk menunjukkan keterbatasan-keterbatasan, akal mendahului pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Hume sepenuhnya menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan yang benar. Kant mempertahankan bahwa pengalaman sama sekali bukan merupakan satu-satunya bidang di mana pemahaman kita bisa dibatasi. Pengalaman kata Kant, tidak memberi kita apa-apa kecuali sensasi-sensasi dan kejadian-kejadian yang berserakan yang mungkin mengubah rangkaian mereka di masa yang akan datang. Itulah akal, suatu agen aktif, yang membentuk dan mengkordinasi sensasi-sensasi ke dalam ide-ide dan menstransformasikan keberagaman pengalaman yang kacau ke dalam kesatuan pemikiran yang teratur.

BERBAGAI ASPEK HUKUM
A. Apakah Hukum itu?
Tidak ada jawaban yang sempurna bagi pertanyaan ini. Tetapi dalam pengertiannya yang paling luas, “istilah hukum mencakup setiap aturan bertindak, katakanlah, setiap standar atau pola di mana perbuatan-perbuatan (baik yang melalui perantara rasio atau kerja-kerja alamiah itu, ada atau harus disesuaikan”.

B. Aliran-aliran Hukum
Menurut aliran-aliran Teologis, hukum merupakan produk akal dan amat erat kaitannya dengan konsep, tentang tujuan, sehingga pertanyaan yang timbul adalah: apakah tujuan akhir hukum itu? Kebanyakan filsuf menganggap keadilan sebagai tujuan tertinggi dan membedakan, antara keadilan alami dan konvensional, yang menyeret ke dalam suatu kontroversi serius dan diskusi metafisika yang berkepanjangang. Dalam rangka membebaskan hukum dari kabut metafisika, Kalsen menekankan pada ilmu hukum murni. Jadi, ia menentang filsafat dan berkeinginan untuk menciptakan ilmu hukum murni, menanggalkan semua materi yang tidak relevan, dan memisahkan yurisprudensi dari ilmu-ilmu sosial. Menurutnya, ilmu hukum adalah studi tentang sifat norma-norma yang ditegakkan oleh hukum. Jadi, etika dan filsafat sosial jauh dari hukum. Di lain pihak Pound menekankan ilmu sosiologi h
ukum karena ilmu ini amat berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurutnya, lebih dari sekedar seperangkat norma abstrak, hukum juga merupakan suatu proses menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertabrakan dan menjamin pemenuhan keinginan-keinginan secara maksimum dengan sedikit mungkin percekcokan.
Aliran Historis Savigny mengajarkan pandangan bahwa sumber hukum adalah kebiasaan yang mendarah daging dalam fikiran manusia. Aliran ini memandang hukum dalam kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hukum dikembangkan oleh suatu proses lambat, seperti halnya bahasa sebagai sebuah produk khusus dari kejeniusan bangsa, demikian pula hukum. Sumber hukum bukanlah perintah penguasa maupun kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi pengetahuan instinkif (naluri) yang dimiliki oleh setiap bangsa. Perundang-undangan bisa sukses hanya jika ia bersesuaian dengan keyakinan internal suatu bangsa kepada siapa perundangan itu diperuntukkan. Jika melenceng dari itu maka ia akan mengalami kegagalan. Itulah pemikiran Savigny tentang hukum.
Aliran Imperatif Austin menganggap hukum sebagai perintah penguasa. Menurutnya hukum positif – suatu aturan umum tungkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang lebih rendah. Tujuan Austin adalah untuk memisahkan secara tajam hukum positif dari aturan-aturan sosial semisal kebiasaan dan moralitas, dan penekananya terletak pada perintah mencapai tujuan ini. Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi pelaksana sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi. Jurisprudensi, menurut Austin merupakan suatu ilmu yang kaku tentang hukum positif yang sepenuhnya. Kerugian, sanksi, hukuman, dan gantirugi. Karena itu, Jurisprudensi tidak memiliki fungsi apa-apa terhadap kebaikan atau kejelekan hukum dan harus dibedakan dari perundangan yang berlandaskan pada prinsip utilitas (kemanfaatan) – yakni, kebahagiaan terbesar bagi kebanyakan orang yang merupakan prinsip yang bisa diterima oleh dunia modern dan suatu pandangan yang terekspresi dalam utilitarianisme (teori etika yang mengatakan, bahwa manfaat, dalam arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya, harus menjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk menilai tindakan-tindakan tersebut) Bentham.

C. Filsafat Bentham
Esensi filsafat Bentham adalah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan kesenangan dan kesia-siaan. Kita berhutang budi kepada kesenangan dan kesia-siaan semua ide kita; kita mengarahkan semua pertimbangan kita kepada keduanya. Barangsiapa menuntuk hak untuk menarik dirinya sendiri dari ketundukan ini berarti tidak memahami apa yang ia katakan. Sasarannya hanyalah mencari kesenangan dan menghindari kesia-siaan. Sentimen-sentimen (perasaan tak senang) eternal (kekal) dan tidak dapat dibantah ini pasti merupakan studi terbesar bagi kaum moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip utilitas menundukkan setiap hal kepada dua motif ini.
Bentham melandaskan filsafatnya pada prinsip kebahagiaan terbesar. Menurutnya Bertrand Russell ada kekosongan nyata dalam sistem Bentham. Jika setiap orang selalu mengejar kesenangannya sendiri maka bagaimana kita menjamin bahwa pembuat undand-undanga harus mengejar kesenangan manusia secara umum. Teori Bentham dikritik oleh banyak pihak sebagai bertentangan dalam dirinya sendiri. Sesuai dengan konsepsinya tentang keinginan dan motif, semua obyek atraksi adalah memperoleh kesenangan personal, sedangkan standar yang memadai untuk menentukan suatu tindakan adalah kontribusinya bagi kesenangan orang-orang lain. Dalam teori Bentham, keinginan untuk memperoleh kesenangan khusus sebagai satu-satunya motif bagi suatu tindakan dan kebaikan umum sebagai prinsip persetujuan adalah pertentangan keras satu dengan yang lain.
”Itu hanya menjadi suatu bagian kecil kebahagiaan” kata George Eliot – yang tidak pernah datang membawa banyak untuk kesenangan kita yang terbatas. Memang lebih baik menjadi seorang manusia yang tidak puas daripada seekor babi yang puas. Pada kenyataannya, tidak akan ada standar pertumbuhan mengenai apa yang benar-benar merupakan kesenangan dan secara moral, kata Dewey disebut kesenangan sebagai suatu tujuan yang tidak bisa dianggap baik, karena seorang individu yang cerdik menyenangi kejahatan dan sebagainya. Teori utilitarian ( penganut utilitarianisme) yang mengatakan bahwa kesenangan itu merupakan kebaikan dan tujuan akhir, ini adalah hal yang tanpa dasar dan juga tidak bermoral.
Sampai di sini kita telah membicarakan aliran-aliran hukum yang berperang penting. Studi yang lebih dalam tentang pandangan-pandangan mereka memperlihatkan fakta bahwa konsep hukum berlandaskan pada dua posisi ekstrem (perbedaan yang besar). Di satu pihak seorang tokoh menekankan sifat memaksa yang dimiliki oleh hukum, tetapi tokoh-tokoh lain lebih mementingkan penerimaan sosial atasnya. Aspek-aspek memaksa – perintah dan Sanksi-sanksi Penguasa – adalah penting bagi teori Kalsen dan Austin. Sebaliknya, penerimaan dan ketaatan masyarakat kepada hukum adalah sentral bagi teori-teori Savigny. Bagi Savigny, adat kebiasaan merupakan hukum yang hidup, yang mungkin menerima konfirmasi otoritatif dari penguasa tetapi tidak diciptakan olehnya. Adat kebiasaan yang merupakan cara-cara yang disetujui oleh masyarakat dianggap bersifat ilahiah, di mana Raja dipandang sebagai pelaksana keadilan maka, aliran Teologis menganggap keadilan sebagai tujuan akhir hukum.
Dalam karya Homer, kata Friedmann, hukum memiliki kedudukan esensial (mendasar) tetapi tidak menerima problebatik. Hukum diwujudkan dalam Themistes di mana Raja menerima dari Zeus sumber keadilan seluruh bumi yang bersifat ilahiah dan dilandaskan pada adat dan kebiasaan. Keadilan tetap identik dengan perintah dan otoritas. Kesadaran akan konflik antara hukum positif melawan keadilan semakin nyata mulai abad ke-8. Ia tumbuh melawan latar belakang gangguan sosial, ketidakpuasan terhadap kekuasaan aristokrasi (keningratan) dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi.

D. Para Filsuf Yunani
Di sini menjadi jelas mengapa para filsuf mengajarkan keadilan sebagi tujuan tertinggi hukum. Oleh karena kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik internal internal, tirani dan kesewenang-wenangan para penguasa maka, kebutuhan akan keadilan semakin segar dan problem hubungan keadilan dengan hukum positif mendominasi pemikaran Yunani.
Plato (429-348 SM) yakin benar ketidaksamaan alami manusia, yang ia anggap sebagai suatu justifikasi untuk membangun sebuah sistem kelas dalam pandangannya tentang kesejahteraan bersama. Keadilan menurut pandangan Plato berarti bahwa seseorang harus melakukan pekerjaannya dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya.
Setiap anggota masyarakat, menurutnya, memiliki fungsi-fungsi khusus dan harus membatasinya pada pelaksanaan yang tepat dari fungsi-fungsi ini. Sebagian orang memiliki kekuasaan memerintah, kapasitas untuk memerintah. Orang-orang lain mampu membantu orang-orang ini dalam kekuasaan untuk meraih tujuan-tujuan akhir mereka, sebagai anggota-anggota bawahan dari pemerintahan. Sedangkan orang-orang lain cocok untuk menjadi pedagang, pekerja tangan atau tentara.

PENUTUP

Jadi akal, menurut Kant – memiliki keterbatasannya sendiri, sedangkan fisuf-filsuf lain tidak meyakininya, sementara Hume telah menghapuskan akal sama sekali. Kata Bertrand Russell, tidak seorang pun telah berhasil dalam mengembangkan suatu teori pengetahuan yang bisa dipercaya dan konsisten. Ini benar-benar membawa kita kepada kesimpulan bahwa baik indera-indera maupun akal tidak bisa menjadi basis bagi pengetahuan yang benar. Pertanyaannya ialah: apa jalan keluarnya? Untuk menjawabnya kita harus menunjuk wahyu sebagai satu-satunya sumber bagi pengetahuan yang benar dan bisa menuntun kita kepada realitas teringgi. Usaha-usaha (yang dilakukan oleh) indera dan akal dalam memecahkan problem-problem utama berakhir dengan kegagalan, karena akal dan indera berbeda dari satu ke lain orang, di samping karena yang terbatas tidak bisa mencapai yang tertinggi. Hanya Allah semata yang memiliki pengetahuan sempurna tentang segala Maha Kuasa, tetapi juga Maha Ada dan Maha Mengetahui. Karena itu, hukum-Nya sempurna dan meliputi segala hal. Para orientalis menuduhnya sebagai idealisme, tetapi idealisme – sebagaimana kita lihat, tidak memiliki pengertian yang pasti.
Kemudian Plato, dalam Republic, meremehkan kebutuhan akan hukum, tetapi Aristoteles (384-322 SM) mengambil pandangan hukum teologis dan memformulasikan teori keadilan secara lebih hati-hati. Ia mengartikan keadilan sebagai apakah itu menurut hukum atau apakah itu wajar dan seimbang. Ia membuat pembedaan yang berguna antara keadilan alami yang universal dan keadilan konvensional atau legal yang mengikat karena ia dicetuskan oleh penguasa tertentu. Yang tersebut pertama (Plato) menurunkan kekuatan itu dari hukum alam sedangkan Aristoteles dari hukum positif, yang merefleksikan ketegangan antara keduanya. Marilah kita beralih kepada hukum alam yang dituntut sebagai sumber keadilan alami dan sebagai sebuah relief melawan tirani hukum positif – hukum para otokrat (pemegang kekuasaan).

Hello world!

April 8, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!